saco-indonesia.com, Ketua Komisi III DPR Pieter Zulkifly telah menilai usulan pembentukan panitia kerja (panja) yang menangani tentang pemberian grasi dan pembebasan bersyarat kepada ratu mariyuana asal Australia, Schapelle Leigh Corby berlebihan.
"Usulan itu sah-sah saja, tapi usulan itu berlebihan. Jangan sedikit-sedikit bentuk panja. Kita juga harus menghargai apa yang telah diputuskan oleh pemerintah," kata Pieter di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2014).
Pieter juga berharap, para anggota DPR tidak selalu menilai putusan pemerintah salah. Pemberian grasi dan pembebasan bersyarat, kata dia, adalah sepenuhnya kewenangan pemerintah.
"Saya pikir itu tidak perlu dilakukan karena itu juga akan saling melukai. Saya telah mengimbau kita harus saling menghargai apa yang telah menjadi kewenangan pemerintah," tegas politikus Partai Demokrat itu.
Sebelumnya, wacana pembentukan panja Corby juga sempat diungkapkan oleh anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura, Syarifudin Suding. Ia telah menilai pembebasan bersyarat untuk Corby adalah bentuk ketidakkonsistenan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin.
Usulan itu pun telah disampaikan Suding ke Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, Azis Syamsudin. Rencananya, wacana pembentukan panja ini akan dibahas di internal Komisi III.
Editor : Dian Sukmawati