saco-indonesia.com, Korupsi benar-benar sudah telah menjadi penyakit akut di Indonesia. Tak peduli dana untuk orang yang tertimpa musibah, jika ada celah uang negara juga akan dijadikan bancakan.
Paling ironis adalah uang untuk urusan orang mati saja telah disikat. Kasus dugaan korupsi dana kematian pada Dinas Sosial Kota Bandarlampung, kini juga tengah diselidiki.
Kejari Kota Bandarlampung juga sudah tiga pekan lalu telah melakukan penyelidikan. Dana tersebut telah digunakan untuk lima ribu kematian warga di Kota Bandarlampung sepanjang tahun 2012 dengan besaran Rp 500 ribu per kematian.
Bau tak sedap telah mencuat karena muncul dugaan jika penyaluran dana itu tidak berjalan lurus. Kini, bukti yang berupa kwitansi para penerima dana sedang dikroscek.
"Yang jadi masalah apakah dana tersebut itu telah disalurkan secara keseluruhan atau apakah penerima dana kematian itu telah menerima utuh atau memang ada potongannya," kata Kepala Kejari Kota Bandarlampung Widiyantoro.
Korupsi untuk orang mati juga sempat ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan Ketua DPRD Bogor Iyus Djuher juga terlibat dalam kasus suap pengurusan izin lahan Taman Pemakaman Bukan Umum di Desa Artajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Iyus yang juga merupakan politisi Demokrat ditangkap KPK lantaran telah menerima hadiah atau janji. Uang telah diberikan oleh Direktur PT Gerindo Perkasa Sentot Susilo dan Nana Supriatna. Diduga lahan seluas 100 hektare bakal dibangun taman pemakaman bukan umum. Padahal sudah diketahui lahan tersebut termasuk kawasan konservasi.
Saat proses persidangan berjalan Iyus meninggal dunia karena menderita kanker liver dan stroke otak kiri. Dengan begitu kasus tersebut gugur.
Jika saja untuk urusan orang mati masih telah menjadi santapan empuk para penjahat kerah putih, gimana untuk urusan orang hidup. Sepertinya juga sudah seharusnya hukuman mati bagi para koruptor segera diberlakukan.
Editor : Dian Sukmawati