JAKARTA, Saco- Indonesia.com — Anggota Komisi D DPRD DKI Muhammad Sanusi mengungkapkan, pihaknya menemukan anggaran pos tak terduga sebesar Rp 300 miliar di Dinas Pekerjaan Umum DKI. Menurutnya, hal itu berpotensi dikorupsi.

Ditemui di kantornya, Selasa (4/6/2013) pagi, Sanusi mengungkapkan, temuan dana itu didapat saat Komisi D DPRD DKI melakukan rapat kerja dengan Dinas PU DKI dan sejumlah pejabat lain. Menurutnya, Dinas PU memiliki dana paling besar dari dinas lain di Pemprov DKI, yakni Rp 7 triliun.

"Tapi penyerapannya rendah sekali. Dana tidak terprediksi atau sewaktu-waktu ada Rp 300 miliar. Ini sangat mungkin dikorupsi," ujar Sanusi.

Sanusi menjelaskan, potensi korupsi yang bisa terjadi adalah melalui proyek tambal sulam jalan di DKI. Dengan dana tersebut, Dinas PU dapat sewaktu-waktu menjalankan proyek tambal sulam sejumlah jalan berlubang di DKI Jakarta tanpa perencanaan akurat sebelumnya.

"Misalnya jalan bolong dikit ditambal dan bolong lagi. Ini kan jadinya proyek terus. Harusnya enggak boleh, mereka harus bisa prediksi jalan kapan habis masanya, baru itu benar," tutur Sanusi.

Sanusi menilai, persoalan ini harus ditangani oleh Gubernur DKI secara langsung. Jangan sampai, keberhasilan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama tercoreng dengan penyerapan anggaran rendah hanya pada Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.

Kompas.com telah berusaha mengonfirmasi hal tersebut kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Manggas Budi Siahaan. Namun, ponsel yang bersangkutan tak kunjung tersambung.

Editor : Liwon Maulana

Sumber:Kompas.com